Redaksi Tangerang – Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie berjanji menelusuri ratusan warganya yang menjadi korban program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Bahkan, hal itu bakal dikroscek langsung Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Saya coba saya cek yah. Soalnya nanti itu ke BPN. Ingin memastikan penyebabnya,” ujar Benyamin kepada RRI.co.id, Senin (19/6/2023).
Benyamin juga menyebut, akan meminta data kepada lurah dan camat sebanyak ratussan warga yang belum menerima alashak atas lahan dari program yang digencarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
“Mudah-mudahan camat dan lurah yang 105 itu tahu nama-namanya. Nanti kita tindak lanjut ke BPN yah,” ucapnya.
Diketahui, ratusan warga mengaku telah dimintai sejumlah uang mulai Rp5-6 juta oleh oknum Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Hal tersebut dalan kepengurusan sertifikat hak milik atas tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Sidik salah seorang korban, warga Jelupang, RT 16/05 mengatakan, dinya dimintai Rp5 juta dalam kepengurusan PTSL. Pungutan itu dilakukan langsung oknum Kelurahan Jelupan.
“Namun, sejak 2018 silam hingga saat ini sertifikat tanah saya belum juga selesai. Saya kecewa oknum kelurahan itu dan merasa tertipu,” katanya kepada RRI.co.id, Minggu (18/6/2024).
Uang tersebut, diminta dua orang oknum Kelurahan Jelupan berinusial M dan N dengan dalih biaya pengurusan. Sebenarnya ribuan yang dimintai, namun yang belum selesai jumlahnya ratusan.
Sidik mengaku, dirinya saat itu menyetorkan uang hingga Rp30 juta rupiah. Uang tersebut dikeluarkan untuk pengurusan enam bidang lahan milik keluarganya.
“Yang saya herankan itu, dua orang atau dua bidang punya saudara saya jadi. Tapi yang empat engga, padahal itu setorannya bareng,” imbuhnya.
