Jakarta – Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti selalu menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat Indonesia, memerangi segala bentuk keputusan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat Indonesia dan tidak didasari oleh prinsip transparansi serta akuntabilitas. Bercermin pada konsep Good Gorvernance yang telah dirintis dan ditetapkan sejak era reformasi, menjadi bukti kemunduran dari cita-cita pemerintah. Dimana konsep Good governance sendiri mengacu kepada proses pencapaian keputusan dengan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintah.
Namun tanggal 3 September 2022, menjadi saksi ketidak berpihakkannya pemerintah kepada masyarakat Indonesia, khususnya kelas menengah kebawah, dan saksi mundurnya kualitas dari pemerintahan. 3 September 2022, menjadi hari naiknya harga Bahan Bakar Minyak serentak di seluruh Indonesia dimana kondisi harga BBM di seluruh dunia mengalami penurunan. Melihat pula kondisi Covid-19 di Indonesia yang belum usai, beberapa Mega Proyek yang dicanangkan pemerintah, meluapkan kekecewaan seluruh lapisan masyarakat. Maka dari itu, Masyarakat mahasiwa Universtas Trisakti telah melakukan kajian terkait kenaikan BBM yang menjadi keresahan masyarakat, dan menghasilkan beberapa pandangan sebagai berikut :
- Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti merasakan kejanggalan mengenai penerimaan informasi dimana Kementerian Keuangan menyatakan bahwa terdapat kompensasi sebesar 252 Triliun, namun DPR melalui Badan Anggar menyatakan bahwa kompensasi sejumlah 234 Triliun. Berdasarkan hal ini terdapat adanya perbedaan besaran anggaran sejumlah 18
- Adanya kejanggalan informasi yang inkonsisten mengenai besaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dikatakan oleh Kemensos yaitu berjumlah 10 juta orang, kemudian menjadi 18 juta orang, namun kemudian berubah lagi menjadi 20,65 juta orang.
- Kenaikan BBM pun tentu akan banyak menimbulkan kenaikan harga terhadap komoditas pangan, mempengaruhi sektor transportasi darat, menjadi pemicu turunnya daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok, dan memiliki kecenderungan untuk menaikkan angka
Oleh karena itu, Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti menentukan sikap dalam menuntut pemerintah antara lain :
- Turunkan harga BBM serta menjamin harga bahan kebutuhan pokok agar tetap stabil.
- Menolak BLT karena birokrasi yang berbelit-belit dan juga ditakutkan menjadi lading korupsi baru, juga bukanlah solusi yang konkret atas permasalahan yang ada. Maka dari itu sebaiknya anggaran tersebut dialihkan ke sektor produktif,
- Transportasi subsidi BBM dan penyerapan angaran yang harus dibuka ke public melalui komisi terkait (DPR).
- Mendorong menteri keuangan menghentikan anggaran di sektor tidak produktif untuk dialihkan kepada subsidi BBM melalui PERMEN dan menghentikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, proyek Ibu Kota Baru (IKN), dan juga menghentikan anggaran anak dan cucu perusahaan BUMN dan dana pensiun anggota DPR dan MPR yang memberatkan anggaran
