REDAKSI TANGERANG – Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Tangerang menyampaikan pernyataan sikap terkait kemunduran demokrasi di Indonesia. Pernyataan sikap tentang Indonesia Darurat Demokrasi itu di ikuti oleh berbagai perwakilan Mahasiswa Se-Tangerang Raya.
Hal ini dilakukan karena melihat beberapa hari belakangan ini terkait kemunduran Demokrasi di Indonesia dan perkembangan politik nasional yang dianggap makin mempertontonkan penyalahgunaan kewenangan tanpa malu-malu, dan kekuasaan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara.
Kondisi ini kian diperburuk dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan, Dimas Wedya selaku Koordinator Lapangan KBM Tangerang mengatakan “Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran, Kondisi ini kian diperburuk dengan adanya surat suara yang sudah di coblos dan pelanggaran keras yang di layangkan DKPP kepada KPU tentang kode etik”.
Selain itu, mereka melihat adanya indikasi mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu pada pemilu 2024 ini yang tentunya melanggar hukum sekaligus konstitusi sehingga dampaknya dapat memecah belah keharmonisan bangsa.
“Situasi di atas menjadi bukti, Indonesia sedang mengalami darurat Demokrasi yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dari nilai-nilai moral dan etika. Tindakan tersebut sungguh mencederai tatanan demokrasi negara, yang diyakinin dapat memecah belah umat dan bangsa”.
“Maka dari itu, KBM Tangerang pun menyampaikan sejumlah tuntutannya terkait permasalahan yang terjadi di Negeri ini dengan menuntut dan menghimbau kepada seluruh elemen pemerintahan untuk tidak menjadikan hukum sebagai alat politik demi kepentingan pribadi sehingga hukum melenceng dari nilai-nilai moral dan etika serta tidak memanfaatkan institusi negara guna memenuhi kepentingan politik pribadi maupun keluarga” lanjut Dimas.
3 Poin pernyataan sikap Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Tangerang
1. Menuntut dan Menghimbau kepada seluruh elemen pemerintahan untuk tidak menjadikan hukum sebagai alat politik demi kepentingan pribadi sehingga hukum melenceng dari nilai-nilai moral dan etika.
2. Meminta kepada KPU untuk segera mengevaluasi serta bertanggung jawab atas pelanggaran kode etik yang diterima oleh DKPP
3. Meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengawal demokrasi yang ada di Indonesia agar berjalan dengan baik, sehat, dan lancar.
