Tangerang – Seolah menjadi hal yang biasa, belakangan ini kita selalu mendapati kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Maraknya kasus ini menimbulkan kegusaran tersendiri tentunya bagi para perempuan dan anak. Mereka tak lagi merasa ruang publik dan lingkungan sekitar menjadi tempat yang aman bagi mereka untuk beraktifitas dan berkreasi.
Fenomena ini terjadi hampir di setiap daerah, khususnya di Kota Tangerang sendiri. Menurut data dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang, tahun 2020 ada 103 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan jumlah korban sebanyak 117 orang. Sementara pada tahun 2021, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak justru melonjak sangat tinggi yaitu menjadi 155 kasus dengan jumlah 167 korban.
Bertambahnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini perlu menjadi perhatian lebih dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Program-program yang dibuat untuk menekan angka pertumbuhan kasus jika dilaksanakan dengan baik dan benar oleh dinas terkait yakni DP3AP2KB, harusnya dapat menekan angka pertumbuhan kasus yang meningkat.
“Ada anggaran yang setiap tahunnya turun dari Pusat. Kalau mereka (DP3AP2KB) benar-benar melaksanakan program kerjanya untuk mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak semakin tinggi, harusnya hari ini kasusnya berkurang, bukan malah melonjak naik.” ujar Nazzamia selaku Ketua Umum KOHATI HMI Cabang Tangerang.
Perlu adanya evaluasi dan peninjauan kembali terhadap kinerja DP3AP2KB dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satu caranya merevitalisasi program kerja dinas terkait. Sehingga upaya yang dilakukan pemerintah dapat memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat.
“DP3AP2KB perlulah di cek lagi program-programnya dalam menanggulangi kasus kekerasan perempuan dan eksploitasi pada anak. Apakah program yang dilaksanakan sudah tepat sasaran dan efisien jika dilaksanakan? Jangan lupa adain perlindungan hukum maupun perlindungan psikologis jika diluar sana ada korban, supaya paling tidak hidupnya bisa lebih terasa aman dari ancaman.” ucap Nazzamia yang kian gusar melihat kinerja pemerintah yang kurang berdampak dalam menanggulangi kasus kekerasan pada perempuan dan anak ini.(red)
